Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pengawasan Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, peran pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan pengawasan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal-kapal asing seringkali melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, yang merugikan para nelayan lokal dan juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Agus Suherman, pengawasan terhadap kapal asing di ZEE Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah. “Kami terus meningkatkan koordinasi antarinstansi dan juga menggunakan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal (VMS) untuk memperketat pengawasan,” kata Agus.

Pemerintah juga telah menggandeng Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan patroli bersama di perairan Indonesia. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI, Aan Kurnia, kerjasama lintas sektoral ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di laut.

Namun, tantangan dalam pengawasan kapal asing di ZEE Indonesia masih cukup besar. Menurut Direktur Eksekutif Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kerjasama antarinstansi untuk mengatasi illegal fishing. “Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberantas praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya laut kita,” ujar Leonard.

Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dalam meningkatkan pengawasan kapal asing di ZEE Indonesia, diharapkan keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah illegal fishing ini demi keberlangsungan industri perikanan Indonesia.